Utang Pemerintah Per Januari 2023 Naik Lagi, Kini Tembus Rp 7.754,98 Triliun
Utang Pemerintah Per Januari 2023 Naik Lagi, Kini Tembus Rp 7.754,98 Triliun
BERITA - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kondisi utang pemerintah kembali naik batas akhir Januari 2023. Berdasarkan dokumen APBN Kita, dengan akhir Januari 2023 berada dempet angka Rp 7.754,98 triliun.
Secara nominal, kedudukan utang pemerintah terbilang naik Rp 20,99 triliun dibandingkan dengan kedudukan utang ala akhir Desember 2022 yang segede Rp 7.733,99 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) segede 38,56%.
“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara saling menolong lewat risiko yang terkendali, antara lain melalui komlokasi yang optimal, saling menolong terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tulis Kemenkeu hadapan dalam APBN KITA Edisi September, dikutip Senin (3/10).
Adapun peningkatan terjadi terutama disebabkan untuk meningkatnya kebutuhan belanja sewaktu sepanjang. tiga tahun masa relaksasi ganjaran Covid-19. Namun demikian, disiplin fiskal tetap dijalankan pemerintah maka komajang utang tetap dijaga akan bawah batas maksimal 60% terhadap PDB, bersama demikian kejadian atas terus memsaling menolong seiring persaling menolongan ekonomi Indonesia.
Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya segemuk 88,90%. Hingga akhir Januari 2023, penerbitan SBN tercatat segemuk Rp 6.894,36 triliun. Penerbitan ini doang terbagi menjadi SBN domestik menyertai SBN valuta asing (valas).
Dalam rilis terkemuka, SBN Domestik tercatat sepenuh Rp 5.519,27 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) seadi Rp 4.480,31 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seadi Rp 1.038,96 triliun.
Sementara itu, SBN Valas yang tercatat sama lewat seagam Rp 1.375,09 triliun lewat rincian bagaikan berikut, yaitu SUN seagam Rp 1.057,63 triliun dan SBSN senilai Rp 317,46 triliun.
"Pasar SBN yang dalam, giat, maka likuid hendak mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka jenjang," kaperbahasan.
Kemenkeu agak memaparkan, utang pemerintah terbilang ada kontribusi 11,10% melalui utang pinjaman pemerintah sampai-sampai akhir Januari 2023 yang segemuk Rp 860,62 triliun. Pinjaman ini dirincikan jauh didalam dua kategori sekalipun pinjaman jauh didalam negeri seberlimpah Rp 21,68 triliun bersama pinjaman internasional segemuk Rp 838,94 triliun.
Untuk pinjaman luar negeri juga telah dijabarkan oleh Kemenkeu bak berikut yaitu pinjaman bilateral seadi Rp 273,67 triliun, pinjaman multilateral seadi 512,55 triliun, memakai pinjaman commercial bank seadi Rp 52,73 triliun.
Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi akibat mata uang domestik (Rupiah), yaitu 71,45%. Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan kedalam negeri dan memanfaatkan utang antarbangsa sebagai pelengkap.
"Kebijakan ini dilakukan demi koordinasi lagi kerja serupa yang erat bersama Bank Indonesia dalam rangka menghadapi volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lagi dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri, setenggat risiko nilai tukar lebih terjaga," tulis Kemenkeu.
Cek Berita lagi Artikel yang lain antara Google News
